PEMBERITAHUAN

 

Sebagai informasi, RUU tentang Hortikultura merupakan inisiatif DPR RI sebagai respon atas permintaan masyarakat yang disampaikan oleh Dewan Hortikultura Nasional (DHN) melalui surat tanggal 10 November 2009. Selanjutnya Badan Legislasi DPR RI telah menetapkan penyusunan RUU tersebut sebagai bagian dari prioritas Program Legislasi Nasional 2010 – 2014, bahkan menjadi salah satu RUUyang diprioritaskan pada tahun 2010.
Secara resmi Ketua DPR telah menyampaikan surat kepada Presiden Republik Indonesia tentang usulan DPR RI mengenai RUU Hortikultura, dengan surat No: LG.01.03/4805/DPR RI/VI/2010, tanggal 18 Juni 2010. Selanjutnya tanggal 12 Juli 2010 Presiden RI melalui Menteri Sekretaris Negara dengan surat No: B-782/M.Sesneg/07/2010 telah menunjuk Menteri Pertanian dan Menteri Hukum dan HAM baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk mewakili  Presiden dalam membahas RUU tentang Hortikultura bersama DPR RI.

    Pada bulan Juni 2010, sebagian anggota Komisi IV DPR RI telah melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Provinsi Sulawesi Utara, untuk melihat kondisi dan mendapatkan masukan langsung dari lapangan terkait dengan topik masalah yang sedang di bahas di DPR RI saat ini, dalam hal ini termasuk RUU Hortikultura. Selain melihat kawasan hortikultura Tomohon, objek kunjungan lainnya adalah kerusakan terumbu karang di Bitung dan Bunaken. Berbagai institusi dan pelaku usaha (pengusaha, asosiasi, pedagang, petani, kelompok tani, pemuda tani)  telah menjadi mitra diskusi untuk mendapatkan masukan dan bertukar fikiran, selain itu berbagai objek yang terkait dengan materi kunjungan juga telah didatangi.